Rusmilawati's Blog

Everyday is so precious

PERLINDUNGAN HAM BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA Oleh: Rusmilawati Windari, SH,MH

on January 25, 2010

-ABSTRACT-

Human Rights is characteristic of human being, but only civilized  human who can respect and   uphold the human rights of another. This statement means that human rights of every person must be protected by law, including the convicted person.  Eventhough they had broken the rule, and a part of their freedom is deprived by state, it couldn’t be a logical reason to deprive their human rights, especially their non-derogable rights, for example: right to the protection of the law against such interference or attack

  1. I. PENDAHULUAN
    1. A. Latar Belakang

All Human being are born free and equal in dignity and rights”,[1] artinya adalah  setiap manusia dilahirkan merdeka (bebas) dan mempunyai hak yang sama. Pengakuan HAM yang telah diakui secara universal dan dirumuskan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ini menunjukkan bahwa HAM merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, umur, status, ras, kebangsaan, ataupun perbedaan lainnya.

Pernyataan UDHR di atas merupakan prinsip fundamental dari pengakuan HAM. Prinsip fundamental tersebut harus benar-benar dipahami oleh semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan karena setiap orang berpotensi melanggar HAM, dan sebaliknya setiap orang juga berpotensi untuk dilanggar HAM-nya, sekalipun orang tersebut adalah narapidana  (para pelaku kejahatan). Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya.

Hak asasi manusia (HAM), sering digambarkan  sebagai masalah moral yang bersifat universal. Sebagian HAM itu ada yang bersifat interaliable (tak bisa dilenyapkan)dan unviolable (tak bisa diganggu gugat). HAM semacam itu disebut sebagai non-derogable human rights, yaitu hak –hak asasi yang tidak dapat diingkari atau dilanggar sekalipun negara dalam keadaan “internal unrest”, “civil war or public emergency”[2]

Berkaitan dengan non-derogable human rights, Muladi merinci beberapa hak – hak yang termasuk dalam kategori hak asasi sifatnya non-derogable adalah sebagai berikut:[3]

  1. a. right to life;
  2. b. prohibition of torture;
  3. c. prohibition of slavery;
  4. d. prohibition of inprisonment solely for inability to fulfill a contractual obligation;
  5. e. prohibition of expost facto;
  6. f. right to recognition as a person by the law; and
  7. g. freedom of religion.

Bertolak dari pemahaman non-derogable human rights di atas, narapidana sebagai seorang yang dirampas sebagian haknya tentunya tetap berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasinya yang bersifat non-derogable sebagaimana yang telah dirinci oleh prof. Muladi. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, dikarenakan label “narapidana” yang melekat pada dirinya dan dianggap sebagai orang pesakitan oleh sebagian orang, maka seolah-olah seorang narapidana tidak mempunyai hak apapun.

Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana. Dalam sejarah, penahanan manusia untuk keperluan pemeriksaan atau pemidanaan  ntuk tujuan penghukuman di negara manapun pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara Eropa barat, dalam hal ini terkenal dengan penghukuman yang kejam terhadap para pelaku kejahatan, seperti penenggelaman hidup-hidup, hukum bakar, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih berlaku  tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara.[4]

Bentuk-bentuk kekerasan semacam memang tidak ada dalam sistem pemidanaan pada zaman modern saat ini, terlebih lagi sejak adanya pergeseran tujuan pemidanaan yang tidak lagi diorientasikan pada pembalasan belaka, melainkan lebih diorientasikan pembinaan narapidana demi terwujudnya rehabilitasi dan resosialisasi. Namun, bukan berarti narapidana lepas dari segala bentuk kekerasan dalam penjara. Tindak kekerasan dalam bentuk lain yang berkedok pada rangkaian pembinaan narapidana justru seringkali terjadi. Kita masih ingat beberapa kasus kekerasan yang menimpa beberapa narapidana, seperti kasus Paris Pangaribuan di medan pada tahun 1996, kasus Marsinah, tjetje tadjudi, dan kasus lainnya.

Mengingat kondisi narapidana yang rentan sekali mendapat tindakan kekerasan selama menjalani masa hukumannya, maka sebagai manusia yang juga diakui eksistensinya oleh hukum, patut kiranya dibahas mengenai  Bagaimanakah perlindungan HAM yang diberikan oleh hukum kepada para narapidana.

  1. B. Perumusan Permasalahan

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

  1. Apakah sajakah yang menjadi hak-hak narapidana sebagai bagian dari HAM?
  2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap HAM para narapidana di Indonesia?
  3. II. PEMBAHASAN
    1. A. Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya

Pembicaraan dengan mengangkat topik Hak asasi manusia (HAM) dewasa ini memang seolah-olah tidak pernah ada habisnya. Bagaimana tidak, sejak peristiwa paling fenomenal “Black Tuesday” terjadi pada tanggal 11 September 2001, semenjak itu lah, topik Hak-hak asasi manusia semakin mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan, terutama para akademisi dan praktisi hukum.

Sebenarnya topik mengenai Hak asasi manusia bukan merupakan topik yang baru. Pengakuan hak-hak manusia bahkan telah ada dalam beberapa dokumen Internasional antara lain, dalam piagam Magna Charta (tahun 1215), Habeas Corpus Act (tahun 1679), Bill Of Rights (tahun 1689), Di Amerika, pada tahun  1776 menyusun Bill of Rights (Virginia), kemudian dipertegas lagi dengan “Declaration of Independence 1778, Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen (Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Perancis pada tahun 1789). Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1948 hak-hak asasi manusia diakui secara Internasional dengan dikeluarkannya Deklarasi HAM sedunia.[5]

Selanjutnya, Muladi menggambarkan perkembangan HAM ke dalam 3 (tiga bentuk), yaitu:[6]

  1. pertama, HAM yang bernuansa hak-hak sipil dan politik, sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam dalam piagan HAM universal PBB 1948;
  2. Kedua, HAM yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, yang berkembang pada tahun 1966;
  3. Ketiga, HAM yang berkaitan dengan hak-hak kolektif, yang dikembangkan pada tahun 1986.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa HAM tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi smata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga pada prinsipnya HAM itu tidak dapat dikurangi oleh siapapun bahkan oleh negara.[7]

Definisi HAM di atas senada dengan definisi HAM yang di rumuskan dalam pasal 1 nomor 1 Undang-undang HAM Nomor39 Tahun 1999 adalah:

“ Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia  sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah  dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.[8]

Hak-hak dasar manusia yang merupakan anugerah Tuhan YME dan melekat pada diri setiap manusia menurut konsep hukum alam terdiri atas: the right to life, the right to liberty, dan the right to property. Kemudian, pada tahun 1941, Franklin D. Roosevelt menformulasikan empat macam HAM, yaitu: [9]

  1. 1. Freedom of speech;
  2. 2. Freedom of Religion;
  3. 3. Freedom from fear;
  4. Freedom for want.

Dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia) 1948 tercantum hak-hak yang paling mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari manusia  (unalienable rights of all members of human family), yaitu : hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (pasal 3). Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (pasal 4). Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (pasal 5). Hak atas pengakuan hukum (pasal 6). Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya (pasal 7). Hak atas pemulihan     (pasal 8). Larangan terhadap penangkapan,penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (pasal 9). Hak atas pengadilan yang adil (pasal 10). Praduga takbersalah  dan larangan terhadap hukum ex post facto (pasal 11). Hak memiliki kewarganegaraan (pasal 16). Hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17). Kebebasan berfikir, berhati nurani dan  beragama        (pasal 18). [10]

Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam undang-undang HAM. Narapidana sebagai manusia dan warga  negara juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya. Mengenai hal ini ditegaskan dalam pasal 12 Universal Declaration of Human Rights yang menetapkan, bahwa:[11]

“no one subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, or to attacks upon his honour and reputation, every one has the right to the protection of the law against such interference or attack” (garis bawah oleh penulis).

Hak atas perlindungan hukum bagi narapidana juga dirumuskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:[12]

“ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Selanjutnya, dipertegas kembali dalam pasal 5 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”

Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang HAM di atas dengan jelas dan tegas mengakui persamaan hak dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu orang baik-baik maupun narapidana. Dengan berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap setiap bentuk penyiksaan, penganiayaan, atau tindak kekerasan apapun, narapidana mempunyai hak yang sama di mata hukum untuk dilindungi dan menuntut keadilan atas kerugian yang dideritanya.

  1. B. Hak-Hak Narapidana

Narapidana menurut pasal 1 nomor 7, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).[13]

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:[14]

  1. hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara. (pasal 13 ayat (1));
  2. hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (pasal 13         ayat (2));
  3. hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi (pasal 19);
  4. kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20);
  5. hak memilih dan dipilih (pasal 21);
  6. jaminan sosial (pasal 22);
  7. hak memilih pekerjaan (pasal 23);
  8. hak menerima upah  yang layak dan liburan (pasal 24);
  9. hak hidup yang layak (pasal 25);
  10. hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (pasal 26);
  11. kebebasan dalam kebudayaan (pasal 27).

Sedangkan  hak-hak yang dapat dicabut dalam pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut:[15]

  1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  2. hak memasuki angkatan bersenjata;
  3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum;
  4. hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan ank-anak sendiri;
  5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  6. hak menjalankan pencaharian.

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta-merta, tergantung dari pertimbangan hakim. Dan, tidak pidana pokok  senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut.

Pada umumnya, Hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu: hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (pasal 3). Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (pasal 4). Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (pasal 5). Hak atas pengakuan hukum (pasal 6). Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya (pasal 7). Hak atas pemulihan     (pasal 8). Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (pasal 9). Hak atas pengadilan yang adil (pasal 10). Praduga tak bersalah  dan larangan terhadap hukum ex post facto (pasal 11). Hak memiliki kewarganegaraan (pasal 16). Hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17). Kebebasan berfikir, berhati nurani dan  beragama (pasal 18).[16]

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut:[17]

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak-hak Asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:[18]

  1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
  2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  3. mendapatkan pendidikan dan pengajaan;
  4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  5. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masaa lainnya yang tidak larangan;
  6. mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  7. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
  8. mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
  9. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk  cuti mengunjungi keluarga;
  10. mendapatkan pembebasan bersyarat;
  11. mendapatkan cuti menjelang bebas;
  12. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

Manual lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidan tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak – hak tersebut adalah:[19]

  1. mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar;

Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara: surat menyurat dan kunungan keluarga.

  1. memperoleh remisi;

Setiap 17 Agustus 1945, berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987, setiap narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakuakn perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan narapidana yang membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi.

  1. memperoleh asimilasi;

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: asimilasi ke dalam (yaitu, hadirnya masyarakat ke dalam LP), dan asimilasi ke luar (yaitu, hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).

  1. memperoleh cuti;
  2. memperoleh pembebasan bersyarat.

Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan Jaksa negeri setempat.

C.     Perlindungan Hukum Terhadap HAM Narapidana

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (fundamental rights and freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. (definisi ini merupakan hasil modifikasi penulis dari definisi perlindungan Hukum Anak, oleh Barda Nawawi Arief).[20]

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Inti perlindungan narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.[21]

Bertolak dari pemahaman mengenai sistem pemasyarakatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan narapidana itu sendiri tidak lain adalah rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, dengan menyertakan unsur-unsur edukatif, korektif dan defensif. Tujuan pembinaan ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi tindakan –tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan.

Tindak pidana yang kerapkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas LP. Dalam Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk:[22]

“penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.[23]

Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:[24]

  1. Pengayoman
  2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
  3. Pendidikan;
  4. Pembimbingan;
  5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
  6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan  narapidana yang sering disebut theurapetics proccess, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu. [25]

Bertolak dari pemikiran prof. Muladi di atas, menurut penulis jika narapidana dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang sakit, tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda, dan proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga. Demikian pula halnya dengan pembinaan narapidana, petugas LP seharusnya memberikan pembinaan yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan di luar kewajaran.

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana. Menurut pasal 5 Code of Conduct for Law Enforcement Officials menegaskan bahwa: “ Tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan……….juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa………….sebagai pembenaran penyiksaan”.[26]

Selanjutnya kembali dipertegas pasal 10.1 International Convenant Civil Politic Rights (ICCPR) bahwa: “Semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka”.[27]

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan  secara manusiawi  dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusia mereka.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut “Sepuluh prinsip pemasyarakatan”, ialah:[28]

  1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
  2. penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
  3. rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan;
  4. negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
  5. selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
  6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
  7. bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
  8. tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
  9. narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
  10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para narapidana dan masih menyisakan metode-metode kolonial, sehingga melanggar HAM dari narapidana. Menurut penulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.  Ditinjau dari hukum positif Indonesia (baik Undang-undang HAM dan Undang-undang Pemasyarakatan), sebenarnya perlindungan hukum HAM narapidana sebagian besar telah diatur dalam kedua undang-undang tesebut. Dengan kata lain, kedua undang-undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan bagi narapidana.

Menurut penulis, terjadinya praktek-praktek kekerasan terhadap para narapidana, perlu dipahami kembali bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari hukum substantifnya saja, melainkan juga ditentukan oleh kualitas perilaku para penegak hukum atau pelaksana  hukum itu sendiri dan kualitas . Bukankah  hukum itu tidak lain adalah                  “ it doesn’t matter what the law says. What matters is what the guy behind the desk inteprets the law says”.[29] Artinya tidak lain adalah bahwa hukum juga tergantung pada para penegak hukum/pelaksana hukum dalam mengintepretasikan hukum itu sendiri.

III. PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Hak-hak yang harus dilindungi tersebut terutama hak-hak yang sifatnya non-derogable, yakni hak – hak yang tidak dapat diingkari atau diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

Adapun hak-hak asasi tersebut dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dirinci sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Selanjutnya, dijabarkan lagi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni di antaranya: hak untuk memperoleh remisi, hak beribadah,hak untuk mendapat cuti, hak untuk berhubungan dengan orang luar secara terbatas, hak memperoleh pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya seperti yang tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Pemasyarakatan.

  1. Perlindungan hukum terhadap HAM narapidana telah cukup dilindungi oleh hukum positif Indonesia (Undang-undang HAM dan Undang-undang Pemasyarakatan), yakni dalam bentuk Pembinaan yang diorientasikan pada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi praktek-praktek pelanggaran HAM di dalam LP yang dilakukan oleh petugas LP, yaitu dengan menggunakan metode-metode kekerasan dalam membina narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 1998: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan

Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

Cessasse, Antonio, 1994:Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah, Yayasan Obor

Indonesia, Jakarta

Effendi, Masyhur, 1994:Hak Asasi Manusia,  Ghalia Indonesia, Jakarta

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2001: Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit

UNDIP, Semarang

Lopa, Baharudin, 2001: Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Penerbit Kompas,

Jakarta

Loqman, Loebby, 2002 : Pidana dan Pemidanaan, Penerbit Data Com, Jakarta

Muladi, 2002 : Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan

Penerbit UNDIP, Semarang

—————,“Penerapan Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Seminar

Nasional Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Diselenggarakan Di Hotel Ciputra, Semarang, tanggal 26-27 April 2004

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, 2000 : Ketika Kejahatan Berdaulat, Penerbit

Peradaban, Jakarta

Purnomo, Bambang, 1982 : Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Bandung

—————, 1980 : Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,

Penerbit Liberty, Yogyakarta

Rover, C.De, 2000 :To Serve and To Protect, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan


[1] Dokumen Universal Declaration of Human Rights disadur dari buku  karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hal 35

[2] Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Penerbit Peradaban, 2001, hal 83

[3] Muladi, makalah” Penerapan asas Retroaktif dalamHhukum Pidana Indonesia, di paparkan dalam Seminar Nasional “Asas-asas Hukum Pidana Nasional”, Hotel Ciputra, Semarang, 26-27 April 2004, hal 7

[4] Tubagus Ronny Rahmat Nitibaskara, Op.Cit., hal 76.

[5] Bambang Purnomo, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 205

[6] Muladi dalam buku Karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit, hal 36

[7] Muladi,

[8] Pasal 1 Nomor 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[9] Masyhur Effendi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 31

[10] Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op. Cit, hal  83-84

[11] Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights, dalam Buku Karangan Baharudin Lopa, Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum, Penerbit Kompas, Jakarta, 2001, hal 149

[12] Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[13] Pasal 1 Nomor 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

[14] Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op.Cit, hal 84-85

[15] Ibid

[16] Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, Loc.Cit.

[17] Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[18] Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

[19] Loebby Loqman, Pidana dan Pemidanaan, Penerbit Data Com, Jakarta, 2002, hal 94

[20] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 155

[21] Bambang Purnomo, Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina aksara, Bandung, 1982, hal 151

[22] Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment, dalam bukum karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. Cit, hal 36

[23] Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Penerbit Liberty, 1986, hal.187

[24] Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

[25] Muladi, HAM, Politik , dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hal 224

[26] C. De Rover, To Serve and To Protect, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 272

[27] Ibid

[28] Nyoman Serikat Putra Jaya, Op.Cit, hal.39

[29] Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op.Cit, hal 80


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: