Rusmilawati's Blog

Everyday is so precious

REMISI UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TERORISME (sebuah Komentar Pribadi dalam salah satu Koran)

on August 30, 2010

Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud HAK yang diberikan oleh Undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adanya remisi ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif dan defensif. Semua narapidana ataupun Anak pidana yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali Narapidana dari Tindak pidana Korupsi dan terorisme dapat mengajukan Remisi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam PP 32/1999 , diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dari berbagai jenis remisi, (mulai dari remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, dan remisi dasawarsa), setiap tanggal 17 Agustus bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan RI, remisi umum menjadi hak yang selalu ditunggu oleh para Napi. Karena pada saat itulah remisi umum secara rutin diberikan kepada sebagian besar Napi yang telah memenuhi syarat. Adapun syarat untuk memperoleh remisi umum ini adalah berkelakuan baik selama proses pembinaan di dalam LP, telah melaksanakan pidana lebih dari 6 bulan (terhitung dari tanggal penahanan hingga tanggal 17 Agustus tahun terkait), tidak sedang dikenakan hukuman disiplin, tidak sedang melaksanakan cuti menjelang bebas, dan tidak dijatuhi pidana kurungan pengganti denda, tidak dijatuhi hukuman pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Besaran remisi yang diterima oleh para narapidana tersebut berbeda-beda, hal ini tergantung pada masa pidana yang telah dijalaninya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, disebutkan bahwa Bagi napi yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 1 bulan, untuk yang lebih 12 bulan dapat 2 bulan, bagi yang sudah menjalani tahun kedua dapat 3 bulan, tahun ketiga 4 bulan, tahun keempat dan kelima dapat 5 bulan, tahun keenam dan seterusnya dapat 6 Bulan setiap tahunnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada prinsipnya, baik napi korupsi, terorisme ataupun tindak pidana lainnya tetap mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan Remisi, dan hak tersebut telah dilindungi oleh UU. Hanya saja dengan dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 2006 yang merubah ketentuan dalam PP Nomor 32 Tahun 1999, dan mengingat kekhususan dan dampak korupsi dan terorisme ini demikian besarnya, maka Syarat-syarat pengajuan Remisi bagi Napi tindak pidana khusus seperti halnya Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme tersebut, LEBIH DIPERKETAT. Dengan adanya PP tersebut, saat ini Tidak semua Korruptor dan Teroris demikian mudah mendapatkan Remisi sebagaimana halnya napi tindak pidana umum lainnya. Selain syarat-syarat dalam Keppres 174 / 1999 mengikat pula pada napi korupsi dan terorisme, ada perbedaan syarat lainnya yang diatur dalam Pasal 34 ayat 3 PP 28 Tahun 2006, yakni: napi korupsi, terorisme, narkotika dan psikotropika, kejahatan HAM berat, dan kejahatan Transnational, baru dapat mengajukan Remisi jika telah menjalani lebih dari 1/3 masa pidananya, dan telah berkelakuan baik selama di LP. Selanjutnya, Remisi untuk napi tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, setelah mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Dirjen Pemasyarakatan. Khusus Napi Korupsi, ditambah lagi kriteria tambahan bahwa kerugian Negara tidak boleh di atas 1 M, dan Sanksi Pidananya tidak boleh lebih dari 2 tahun penjara. Untuk Tahun ini, terobosan untuk tidak memberikan remisi untuk koruptor dan teroris memang akan dilakukan oleh MenkunHam Patrialis Akbar.

Pendapat saya, keputusan untuk tidak memberikan Remisi untuk koruptor dan Teroris ini harus memiliki landasan yuridis yang kuat dan alasan-alasan yg bisa dipertanggungjawabkan., karena kalau tidak demikian, maka akan berkembang pada pengurangan dan pelanggaran terhadap Hak-hak Napi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam UU 12/1995. Keputusan tersebut akan menjadi baik, jika memang tujuannya baik sebagai langkah preventif yang sifatnya integral. Namun, takkan menjadi kurang baik jika keputusan tersebut hanya sekedar sarana fragmentair dan reaktif untuk memuaskan Emosi Masyarakat karena sekarang pemberantasan korupsi, menjadi trend dan hanya sekedar memberikan efek jera atau balas dendam pada pelaku. Sebagai pemegang keputusan dapat tidaknya diberikan remisi kepada Napi, Menkunham diharapkan lebih berhati-hati dalam menyeleksi siapa yang patut dan tidak mendapatkan remisi tanpa mengabaikan perasaan masyarakat dan tanpa mengabaikan hak napi itu sendiri. mengapa demikian.?, pertama, karena secara yuridis, sudah jelas jika Setiap Napi yang telah memenuhi syarat yang tercantum dalam peraturan mempuyai hak yang sama untuk mendapatkan Remisi, jadi alasan-alasan yang menunda pemberian remisi napi tersebut harus tetap dalam koridor yuridis dan seimbang antar berbagai kepentingan. kedua, LP ini hanya sekedar salah satu sistem dalam menanggulangi kejahatan, dan remisi ini hanyalah salah satu sub sistem untuk mewujudkan tujuan pembinaan Napi tersebut.

Jika hanya remisi yang dijadikan terobosan hukum untuk mengantisipasi Korupsi dan Terorisme, tanpa diimbangi dengan perbaiki sistem integral dari pemasyarakatan khususnya, dan penegakan hukum pada umumnya, maka upaya tidak memberikan Remisi tersebut terkesan sia-sia dan tanpa tujuan.

Bagaimanapun Ide dan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri adalah untuk Rehabilitasi dan resosialisasi Napi melalui tindakan-tindakan yang edukatif, korektif dan defensif, dan bukan bertujuan untuk sekedar menghukum. Para Napi itu ibarat orang sakit harus disembuhkan dan dibina agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan bukan karena dia telah melakukan tindak pidana. sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prof. Muladi jika pembinaan Napi itu adalah theraupetic proccess. jadi segala tindakan yang diiberlakukan kepada Napi harus dalam koridor teraupetis atau penyembuhan dan perbaikan.

Sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan belum menunjukkan hasil yang optimal tdalam membina Napi, belum ada korelasi yang cukup signifikant antara lamanya sanksi pidana dengan pengurangan jumlah tindak pidana (keberhasilan dalam melakukan pembinaan Napi.) Jadi, kalaupun Napi Korupsi dan Teroris diputuskan tidak mendapatkan remisi, namun sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, berikut dengan perangkat hukumnya itu sendiri tidak pernah dibenahi, diperbaiki atau direformasi, maka sebenarnya keputusan dari tidak diberikannya Remisi itu sendiri tidak akan menuai hasil yang maksimal..yang ada malah semakin bermunculan pelaku-pelaku tindak pidana tersebut lainnya.


4 responses to “REMISI UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TERORISME (sebuah Komentar Pribadi dalam salah satu Koran)

  1. Te Effendi says:

    Remisi untuk tipikor n terorisme memang sangat selektif,,tp,u/ extra ordinary crime macam itu memang ada baiknya remisi tidak diberikan (kalau tolok ukurnya HAM bisa kacau smuanya,smua tindakan negara hampir dipastikan selalu melanggar HAM),,kasus Syaukani atau siapalah itu namanya yang tak penting untuk kuingat namanya,,mantan bupati KuKar,terdakwa korupsi yg mendapatkan grasi,dengan alasan fisik,,seakan tak pernah bisa sembuh lagi,,abis dpat grasi,,maen karaoke dia,,dan sembuh seakan tak pernah sakit..
    Untuk extraordinary crime,sbgai hukuman tmbhan adlah sanksi sosial dgn dilupakan,,ga malah diperhatikan,disamperin menkumham,diwawancarai dsb..dengan dilupakan,mereka akan merasa sendirian..(untuk sementara,,kesampingkan HAM,demi HAM yg laen)…salam-salam :)

    • Rusmila says:

      Betul banget bro..aku setuju kalo sanksi sosial juga disertakan, aku jg setuju kalo remisi kudu selektif, tapi menurutku jagan disamaratakan begitu langsung babas tidak boleh dapat sama sekali…secara sistem di kita belum begitu bagus, jadi jgn buat suatu terobosan yg gak jelas, bukan nambah nyelesaikan, malah timbul masalah baru. at any rate mereka juga punya Hak sama seperti yg lain loo.salam-salam juga^_^

  2. Muhammad rusdi says:

    Ya saya setuju. Jangan sampai tdk d berikany remisi hanya untuk mengangkat pejabat menteri tanpa ada tindakan yang komperehensif dan berkesinambungan. Smg bermaanfaat.

  3. Seleksi untuk dapat atau tidak dapat diberikannya remisi harus sepenuhnya didasarkan pada parameter-parameter ilmiah yang pasti dan berlaku untuk semua yang menunjukkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan (membaik atau sembuh dari perilaku jahatnya). ‘Psychological assesment’ untuk menilai hal tersebut sepatutnya dilakukan, jadi tidak boleh hanya didasarkan pada faktor ‘like and dislike’ belaka…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: